25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

MALAS BERDEBAT DENGAN REZIM, LEBIH BAIK PERSIAPAN MARAH KALAU BBM NAIK

Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Pertamina itu BUMN, badan usaha milik negara, bukan Badan Usaha Milik Nenek lu. Pertamina modalnya dari negara, dari rakyat yang diambil dari pajak. Kalau kurang modal, negara menambah PMN untuk Pertamina dan BUMN lainnya.

Tugas Pertamina sebagai wakil negara ya melayani rakyat, bukan berbisnis dengan rakyat. Kalau mau bisnis, ganti saja namanya menjadi VOC.

Pertamina, modal jual BBM juga bukan belanja minyak mentah semuanya ke pasar global. Mayoritasnya, pertamina jual BBM dari hasil nambang di bumi Indonesia.

Kenapa BBM dipaksa tunduk pada harga internasional ?

Memang benar, tidak semua BBM dari bahan baku ngebor sendiri. Ada yang belanja dari import.

Saya analogikan kacang goreng. Rakyat Indonesia ibarat anak, negara yang diwakili pertamina adalah ibunya.

Rakyat kosumsi kacang goreng 1200 KG. Tapi kebon kacang milik rakyat di bumi indonesia hanya menghasilkan kacang tanah 800 KG. Ada kekurangan 400 KG, itulah yang diimpor.

Berapa bea produksi kacang goreng ? Tentu biaya kacang dari kebun sendiri lebih murah ketimbang kacang dari pasar. Adalah sebuah kebohongan, menghitung bea kacang goreng dari harga belanja ke pasar, faktanya ada yg mayoritas dari kebun sendiri.

Lagipula, ini ibu mau ngasih makan anak sendiri. Masak peritungan, kayak ngasih makan orang lain ? Ini ibu durhaka, kalau anaknya mau makan dipaksa bayar harga kacang gorengnya dg biaya pasar, bukan dari kebun sendiri.

Yang saya heran, kenapa negara berbisnis dengan rakyatnya sendiri ? dan bernarasi haram mensubsidi rakyat ?

Itulah kapitalisme, itulah liberalisme. Dalam sistem kapitalis, negara hanya penjaga malam. Bukan pelayan rakyat.

Tujuan mengurangi subdidi atau melepas harga BBM ke pasar bukan untuk mengurangi beban APBN. Karena dari sektor komoditi lainnya (batubara, nikel, dll) negara mendapatkan pemasukan lebih. Masih pula, banyak cara untuk menyeimbangkan APBN dengan efisiensi anggaran maupun realokasi. Batalkan proyek unfaedah seperti kereta cepat dan IKN.

Tujuan utamanya adalah liberalisasi migas di sektor hilir, agar asing bisa bisnis eceran dan untung beliung. Sebab, kalau Pertamina baik kepada rakyat, harga BBM terjangkau, asing kalah bersaing jualan BBM.

Karena itu, Pertamina harus dibuat pelit dan jahat, tidak transparan atas bea produksi BBM real berdasarkan modal minyak ngebor sendiri ditambah beberapa sebagian import. Jual BBM mahal. Inilah, sistem ekonomi kapitalisme yang menyengsarakan rakyat.

Karena itu, sudah tidak perlu debat lagi dengan rezim Jokowi yang kepala batu. Siapkan saja kemarahan, BBM naik Jokowi turun… Titik.

About Post Author