26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Ketika Rakyat Dianggap Beban, Subsidi pun Siap Dihapuskan


Oleh Ummu Fauzi
Komunitas Penulis Mustanir

Belum juga reda penderitaan rakyat akibat pandemi covid-19, mahalnya minyak goreng yang masih dirasakan, naiknya berbagai kebutuhan pokok dan banyak lagi aturan-aturan yang memberatkan, pemerintah sudah mengeluarkan lagi kebijakan yang tidak pro rakyat.

Setelah sebelumnya Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan adanya kenaikan BBM bersubsidi dalam beberapa hari ke depan karena dianggap membebani APBN, dan informasi pastinya akan diumumkan oleh Presiden Jokowi. Pernyataan senada diungkapkan pula oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartato, bahwa kenaikan harga BBM subsidi tak dilakukan dalam waktu dekat ini, karena masih ada beberapa skenario. Sedangkan menurut Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan bahwa hingga saat ini pilihan terbaik untuk menentukan harga bahan bakar minyak masih terus dikaji. (Sindonews.com. Jakarta 21/08/20220)

Penundaan kenaikan BBM subsidi hanya cara pemerintah untuk meredam gejolak publik. Kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan bahan pokok lainnya. Dengan kebijakan ini keadaaan rakyat kecil akan makin terpuruk karena kebijakan yang dibuat oleh penguasa tidak bisa menjadi solusi untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kebutuhaan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan saja negara tak mampu memberikannya apalagi kebutuhan kolektif seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta keamanan hingga hari ini diserahkan pada swasta untuk dikapitalisasi. Dan sekarang, negara menganggap subsidi yang notabene hak rakyat coba dinaikkan tanpa mempertimbangkan nasib mereka selanjutnya.

Peraturan subsidi dan beratnya beban APBN akibat subsidi merupakan alasan untuk membawa negeri dalam pengelolaan liberal secara total. Sumber daya alam yang harusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat malah dikuasai oleh segelintir orang atau pihak swasta/asing. Ketika pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh pemodal dengan oligarkinya, maka keuntungan akan mengalir ke mereka sementara rakyat hanya kebagian remahnya saja. Sumber daya alam migas termasuk dalam sektor kepemilikan umum dan dalam sistem kapitalis sumber ini bisa diserahkan kepada swasta atau individu.

Dalam pandangan Islam, harta kepemilikan umum atau milik rakyat wajib dikelola oleh negara. Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadis.
Nabi saw. bersabda : “manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal yaitu api, air dan padang rumput”. (HR. Abu Daud)

Minyak bumi beserta turunannya yaitu bensin, gas dan lain-lain termasuk barang tambang juga listrik, air, padang rumput, sungai dan laut semuanya sudah ditetapkan oleh syariat sebagai kepemilikan umum. Produksi dan pendistribusiannya diatur oleh negara untuk kepentingan rakyat. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan oleh negara dalam mengelola kekayaan alam milik umum yaitu:

Pertama, pemanfaatan sumber alam seperti air sumur, sungai dan padang rumput masyarakat atau individu bisa memanfaatkannya secara langsung. Mereka bisa mengambil air dari sumur untuk kebutuhannya sehari-hari, mengalirkan air sungai untuk sawah-sawah, juga mengambil makanan untuk hewan ternak mereka di padang rumput milik umum. Walaupun demikian negara tetap mengawasi pemanfaatan secara langsung ini agar tidak terjadi kemudaratan bagi masyarakat.

Kedua, pemanfaatan milik umum yang harus dikelola oleh negara. Aset ini tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mudah secara langsung karena membutuhkan keahlian atau teknologi tinggi serta biaya yang besar seperti minyak bumi, gas alam dan barang tambang lainnya. Negaralah yang berhak mengelola dan mengeksploitasi barang tambang tersebut. Hasilnya dimasukan ke kas negara dan didistribusikan untuk kemaslahatan umat. Inilah fungsi negara yang sesungguhnya sebagai raa’in sebagaimana sabda, Rasulullah saw:

“Al Imam (pemimpin) itu adalah pengurus/pengembala. Dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang diurusnya (rakyat). (HR. Al Bukhari)

Betapa indahnya ketika semua itu terwujud dalam kehidupan masyarakat. Tapi sayang semuanya belum bisa terwujud dalam sistem yang dipakai sekarang ini. Sistem satu-satunya yang bisa membawa kemaslahatan adalah sistem yang menerapkan Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan yakni sistem pemerintahan warisan Rasulullah Saw.

Wallahu a’lam bish ash-showwab.

About Post Author