26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

BBM Naik Rakyat Makin Tercekik


Oleh Ummu Muthya
Ibu Rumah Tangga
Sepertinya rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi tidak akan lama lagi akan terealisasi. alasan klise masih saja digunakan pemerintah agar rencana ini gol yakni karena harga minyak dunia naik, dan untuk mengurangi beban APBN. Bagi kalangan menengah ke atas kenaikan tersebut tidak terlalu membebani, akan tetapi, bagi rakyat kecil sangat memberatkan dan menyulitkan. Sebab, BBM bersubsidi ini bukan hanya untuk kendaraan saja, tapi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani juga menggantungkan kepada BBM.
Apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan, akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat kecil, dan berimbas kepada kebutuhan bahan pokok lainnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa kemungkinan presiden akan mengumumkan pekan yang akan datang, kenaikkan harga BBM subsidi ini dimaksudkan agar tidak membebani rakyat. (Sindonews.com, 21/8/2022)
Selain itu pemerintah beralasan menaikan BBM subsidi tidak tepat sasaran, karena BBM subsidi diperuntukan hanya orang miskin, yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan itu makin membengkak. Alih-alih memikirkan rakyat dengan pemenuhan kebutuhan mereka secara optimal, pemerintah justru menganggap rakyat sebagai beban dengan adanya kebijakan di atas dan negara malah memberikan perhatian penuh terhadap kapital semisal pengusaha asing dan swasta. Jika harga BBM di negeri ini masih bersubsidi, maka SPBU-SPBU asing tidak akan mendapatkan keuntungan. Apabila kondisi ini terus menerus, para investor migas disektor hilir akan hengkang, oleh karena itu, liberalisasi migas harus berjalan secara total. Dan sebaliknya, jika tidak ada subsidi harga BBM sama dengan harga pasar, kondisi ini yang diinginkan oleh para investor asing, SPBU mereka akan bersaing secara bebas dengan SPBU Pertamina sehingga mendapat keuntungan yang maksimal.
Kabarnya, untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite, pemerintah telah menyolusi penyalurannya dengan meminta masyarakat melakukan pendaftaran subsidi tepat. Alasannya, agar BBM subsidi tidak dinikmati orang-orang kaya yang dianggap tidak berhak mendapatkan subsidi. Sehingga kuotanya cukup dan tepat sasaran. Selama ini, kuota BBM subsidi menjadi salah satu alasan penyebab kelangkaan. Di setiap SPBU selalu terjadi antrean panjang bahkan banyak yang akhirnya tidak kebagian.
Hal ini ada kaitan erat antara pertamina dan bisnis migas di tanah air. Bahwa sesungguhnya harus ada upaya melepas harga BBM ke pasar, karena ada intervensi asing dalam bisnis migas di tanah air, yang dijamin melalui regulasi yang dirumuskan sendiri oleh pemerintah. Jika selama ini Pertamina menjadi pemain tunggal dalam penjualan BBM melalui undang-undang Migas, pemerintah menghadirkan kompetitor baru dalam bisnis migas dengan syarat yang relatif mudah. Undang-undang tersebut telah menjadi payung hukum liberalisasi bisnis minyak dan gas di negeri ini.
Kabarnya, cengkeraman asing tersebut telah menguasai hulu hampir 67%. Bisa dibayagkan jika ini terus bertambah, rakyat bukan hanya diperah tapi juga dijadikan tumbal para korporat di negeri ini agar mereka tetap jaya dan makmur. Mereka berdalih jika BBM masih bersubsidi maka SPBU asing tidak akan bisa beroperasi dan bersaing dengan Pertamina, maka tidaklah mengherankan bila akhirnya pemerintah mencabut subsidi dengan alasan investasi.
Diakui atau tidak, liberalisasi migas makin langgeng diterapkan di negeri ini. Para investor asing/swasta menikmati keuntungan yang besar dari migas. Sedangkan bagi rakyat harus membayar dengan harga mahal dan kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak. Inilah akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalis, yang memberlakukan liberlisasi ekonomi dan sistem persaingan yang bebas. Siapa yang memiliki modal dan mampu menggunakan kekuatan modal secara efektif dan efisien, akan memenangkan pertarungan dan persaingan dalam bisnis. Akibatnya BBM yang seharusnya dinikmati rakyat dengan harga murah, semakin mahal, karena dijadikan ladang bisnis. Sungguh negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat malah menganggapnya sebagai beban. Nabi saw pernah bersabda;
“Imam (khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Bukhari dan Ahmad)
Ketersediaan energi dalam sistem Islam akan menghasilkan kemandirian negara dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Politik ekonomi Islam adalah jaminan pemenuhan atas pemuasan semua kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan) setiap orang, dan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuan sebagai individu yang hidup di masyarakat.
Dalam pandangan Islam kekayaan milik umum, seperti sawit, Bahan Bakar Minyak, listrik, gas dan sumber energi lainnya merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh negara. Kemudian hasilnya digunakan sebesa-besarnya untuk rakyat. Rasulullah saw. telah menjelaskan dalam sebuah hadis.
“Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata, Rasulullah saw bersabda, manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, Padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud)
Barang-barang seperti minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas dan lain-ain termasuk juga listrik, hutan, padang rumput, jalan, sungai, laut semuanya sudah ditetapkan oleh syariat sebagai milik umum. Pengelolaannya harus secara langsung oleh negara yang berfungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
Demikianlah, negeri ini yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi secara ekonomi dan politik tetap tunduk kepada asing akibat tidak memiliki dasar yang kuat untuk membangun perekonomian sendiri. Membatasi subsidi BBM hingga BBM langka dan menaikan harga BBM akan terus menjadi kebijakan yang neoliberal. Oleh karena itu jika ingin mendambakan kesejahteraan, harus merubah sistem sekarang dengan sistem yang bersumber dari zat yang Maha Sempurna. Maka sudah kewajiban seluruh kaum muslimin berjuang diterapkannya sistem sempurna ini dalam institusi pelaksana syariat kaffah, yakni pemimpin yang mau tunduk dengan syariatNya agar amanah.
Wallahu a’lam bish shawab.

About Post Author