28/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Kehidupan Makin Liberal, Butuh Perubahan Secara Total

Oleh Ummu Kholda
Komunitas Rindu Surga, Pegiat Dakwah

Perilaku menyimpang kembali mencuat. Baru-baru ini viral sebuah video salah seorang mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Unhas) yang berinisial NA diusir oleh seorang dosen. Mahasiswa tersebut tidak mau mengidentifikasi dirinya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ia hanya mengaku bahwa statusnya nonbinary (nonbiner) atau netral. Peristiwa tersebut terjadi pada saat ia mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan kampus mahasiswa baru.

Reaksi pun datang dari kalangan warganet. Sebagian membenarkan sikap dosen yang tegas dengan mengusir NA. Ada pula yang menganggap apa yang dilakukan dosen kurang bijak karena dilakukan di depan umum. Selain reaksi dari pihak kampus, tanggapan pun datang dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Beliau menyampaikan kepada pihak kampus untuk bertindak tegas mengenai hal-hal yang menjurus ke arah adanya indikasi LGBT.

Andi Sudirman mengatakan jika pelaku menyebut dirinya nonbiner dalam perkara orientasi seksual pribadi yang menyimpang, baik secara pemahaman maupun perilaku, maka pihak kampus harus memberikan sanksi yang tegas. Karena hal ini dapat menjadi kampanye LGBT sehingga pihak kampus harus melawan dengan menetapkan sanksi serta kebijakan yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. (Fajar.co.id, 21/8/2022)

Nonbinary (gender queer) adalah istilah gender yang tidak merujuk secara spesifik pada salah satu gender laki-laki atau perempuan. Nonbiner berada di antara atau di luar kedua gender tersebut. Dapat juga dikatakan netral. Dengan kondisi demikian ia dapat mengekspresikan dirinya sesuka hati. Bebas bertingkah laku sesuai keinginannya bahkan sampai menyimpang dari ajaran agama dan keluar dari fitrahnya. Karena sejatinya manusia diciptakan dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, maka sudah seharusnya ia menerima kodratnya.

Semakin eksisnya perilaku menyimpang tentu sangat disayangkan. Apalagi jika itu terjadi di lingkungan pendidikan. Karena sekolah maupun kampus sejatinya adalah tempat terbaik bagi putra putri bangsa untuk mengenyam pendidikan. Harapannya adalah agar dapat membangun kepribadian Islam serta penguasaan ilmu kehidupan seperti matematika, sains, teknologi dan lain sebagainya. Selain itu, hasil belajar (output) pendidikan Islam akan menghasilkan peserta didik yang kokoh keimanannya dan mendalam pemikirannya (tafaqquh fiddiin).

Namun, apa yang kita lihat hari ini begitu miris, outpt pendidikan belum dapat menghasilkan generasi yang sadar akan jati diri dan keterikatannya dengan agama. Salah satu penyebabnya adalah karena generasi bangsa kini tidak mendapat pola didik yang kuat dari keluarga terutama dalam hal agama. Tidak sedikit orang tua yang sibuk bekerja karena kehidupan yang serba sulit atau mungkin hanya sekadar meraih gaya hidup materialistis, sehingga absen dalam membekali agama terhadap anak-anaknya. Ditambah lagi kehidupan yang serba sulit atau bahkan demi meraih gaya hidup yang materialistis.

Longgarnya penerapan aturan di sekolah maupun kampus dirasa berakibat pada kondisi semakin lebarnya peluang ajaran-ajaran dan perilaku menyimpang leluasa untuk masuk ke dalamnya. Ditambah negara yang abai terhadap penjagaan setiap warganya dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan serta tidak tegas dalam menolak nilai-nilai yang berseberangan dengan ajaran Islam. Alhasil tidak sedikit muncul generasi yang tidak paham jati dirinya dan cenderung salah arah.

Kondisi demikian tentu tak lepas dari pengaruh paham-paham Barat, seperti liberalisme dan sekularisme. Liberalisme adalah paham kebebasan yang mendorong manusia untuk berlaku bebas dalam segala hal termasuk dalam berperilaku. Sedangkan sekularisme sendiri merupakan paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Urusan kehidupan tidak mau diatur oleh agama, bebas menentukan aturan sendiri, sementara agama hanya digunakan dalam tataran ibadah semata. Akibatnya mereka memutuskan segala sesuatunya hanya berbekal hawa nafsu atau kata hatinya yang terabaikan dari cahaya ajaran agama. Apa saja yang menurutnya benar akan dilakukan termasuk untuk tidak memilih identitasnya sebagai laki-laki atau perempuan.

Selain itu, adanya hak asasi manusia (HAM) semakin menambah ruang kebebasan untuk menjalankan hidupnya. Produk turunan Kapitalisme ini menjadi alat manusia untuk berlindung dari segala perbuatan yang dianggap benar menurut pandangannya. Dalam negara yang menganut sistem Kapitalisme ini sah-sah saja berbuat yang demikian, karena negara tidak diperkenankan turut campur terhadap urusan yang bersifat pribadi.

Berbeda dengan negara yang menerapkan aturan Islam. Negara ini sangat menjaga warga negaranya dari pemikiran-pemikiran dan perilaku yang tidak sesuai arahan Islam atau menyimpang. Islam mengharamkan penyimpangan orientasi seksual, apapun jenisnya.

Sebagai umat yang beriman kita wajib mendukung sepenuhnya terhadap aturan negara yang menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Seperti dalam penyelesaian masalah perilaku menyimpang bahkan menjurus kepada LGBT.

Islam menerapkan pendidikan agama sejak dini agar menjadi pribadi-pribadi yang bersyakhsiyah Islam yang kokoh. Yaitu pribadi yang mempunyai pola pikir Islam serta berperilaku sesuai Islam. Adapun dari sisi masyarakat, aktivitas amar makruf nahi mungkar senantiasa dijalankan sebagai kontrol terhadap masyarakat apabila ada hal-hal yang melanggar ketentuan agama. Di sisi negara, Islam mempunyai cara tersendiri dengan berbagai tahapan.

Pertama, dari sisi penjagaan keimanan. Negara akan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada rakyatnya yang bertujuan untuk meluruskan pemahaman yang rusak dan membersihkannya dari pemikiran asing yang bertentangan dengan Islam.

Kedua, penerapan sistem kontrol. Negara akan menghapus segala bentuk konten yang menjurus pada perilaku menyimpang, baik dalam bentuk video, gambar, tulisan dan lainnya sehingga tidak ada lagi informasi yang bertentangan dengan hukum syarak.

Ketiga, dari sisi ekonomi. Negara akan memberlakukan sistem ekonomi berbasis Islam, dimana negara akan bertanggung jawab memenuhi urusan kesejahteraan rakyat sehingga para laki-laki dewasa termasuk suami telah cukup dalam menafkahi keluarga dan anak istrinya sehingga tidak diperlukan lagi bagi para ibu untuk terpaksa berperan ganda membantu ekonomi keluarga. Anak-anak pun akan mendapatkan bimbingan agama dan perhatian penuh dari para ibu sebagai madrasatul ‘ula.

Keempat, sistem sanksi yang tegas. Jika semua poin di atas telah terlaksana tetapi masih juga terjadi penyimpangan, negara akan memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku. Diberlakukan hukuman mati baik bagi subjek maupun objek gay/homoseksual. Nabi saw. bersabda yang artinya: “Siapa saja yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan Nabi Luth as. (gay) maka bunuhlah keduanya.” (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Untuk pelaku lesbian (hubungan seksual yang terjadi antara sesama wanita), maka akan diberlakukan hukuman ta’zir yaitu hukuman yang tidak dijelaskan oleh nash khusus. Jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada qadhi (hakim).

Adapun untuk pelaku biseksual, maka akan diperinci, apakah zina, homoseksual ataukah lesbian. Jika melakukan hubungan zina dengan lawan jenis, maka akan dikenakan had zina yakni dirajam bagi yang sudah menikah (muhshan) atau didera 100 kali jika pelaku gadis atau perjaka (ghayr muhshan).

Sementara untuk pelaku transgender, jika sekadar berbicara atau berbusana menyerupai lawan jenis, maka akan diusir dari pemukiman atau perkampungan mereka. Namun jika pelaku transgender melakukan hubungan seksual maka hukuman akan disesuaikan dengan faktanya. Jika hubungan terjadi antara sesama laki-laki maka akan dijatuhi hukuman homoseksual, dan sebaliknya jika terjadi sesama perempuan maka akan dijatuhkan hukuman lesbianisme. Jika hubungan seksual terjadi dengan lawan jenis maka akan dikenakan hukuman zina.

Dengan cara di atas, setiap warga negara baik muslim maupun nonmuslim akan terjaga dan selamat dari perilaku keji dan menyimpang tersebut. Karena sanksi negara akan berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Yaitu mencegah dari orang-orang yang akan berbuat kejahatan karena takut akan sanksi yang akan diterima, sekaligus sebagai penebus di akhirat ketika pelaku sudah mendapatkan sanksi sesuai syariat di dunia.

Oleh karenanya, kejadian yang terjadi di Unhas semestinya dapat dijadikan pelajaran bagi para pemangku kebijakan untuk lebih tegas lagi. Sebagaimana ketegasan Gubernur Sulawesi Selatan yang patut ditindaklanjuti dengan kebijakan menghapus berbagai regulasi kampus di seluruh negeri dari pengaruh nilai yang akomodatif terhadap tindakan mengarah penyimpangan seksual.

Namun ketegasan kebijakan tersebut tentunya tidak dapat terlaksana begitu saja, tanpa didukung oleh aturan yang benar yaitu aturan Islam yang kaffah (menyeluruh) yang diterapkan oleh negara. Aturan yang datang dari Allah Swt., sebagai pencipta sekaligus pengatur urusan kehidupan manusia. Dengan aturan-Nya, niscaya masyarakat akan terkondisikan, hidup dalam suasana mulia, memiliki keluhuran akhlak, kehormatan dan martabat akan terjaga serta penuh ketenteraman dan kesejahteraan. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

About Post Author