30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

PENSIUNAN HARAPAN DI HARI TUA

Oleh : Ummu AlRazy

Menjadi ASN adalah dambaan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satunya karena terdapat pensiunan yang nantinya dapat sedikit membantu mereka di hari tuanya. Program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai. Merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (1) PP Sesuai dengan Undang-undang tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan juga dari gaji mereka sendiri yang tiap bulannya mereka membayar iuran. Besaran iuran yang dibayarkan oleh ASN, merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP 25/1981 sebagaimana telah diubah dengan PP 20/2013 tentang Asuransi Sosial PNS. PNS atau ASN diwajibkan membayar iuran sebesar 8 persen dari penghasilan pegawai setiap bulannya (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak).

Namun belakangan ini ada sesuatu yang mengejutkan. Seperti dilansir dari detikfinance.com, wakil ketua MPR fraksi partai demokrat, Syarief Hasan menyesalkan anggapan pemerintah yang menyebut dana pensiun PNS membebani negara. Menurut Syarief Hasan hal ini sangat janggal dan terkesan tidak menghargai pengabdian PNS untuk negara. PNS menurut Syarief Hasan adalah unsur penyelenggara negara yang memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Sehingga mereka sangat layak mendapatkan apresiasi di hari tuanya. Syarief Hasan menegaskan bahwa pensiunan PNS bukan beban negara sebagaimana tendensi yang berulang kali disampaikan oleh pemerintah.

Dengan demikian, jika pemerintah menganggap dana pensiun membebani APBN, lalu mengapa PNS dikenakan potongan penghasilan setiap bulannya? Faktanya, sebagian dana pensiun tersebut adalah simpanan saat masih bekerja dan diinvestasikan. Hal itu bisa dibuktikan secara nyata.

Dalam sistem kapitalisme, sebuah keniscayaan bahwa negara ibarat suatu perusahaan, yang senantiasa menuntut perkara untung dan rugi pada rakyatnya. Termasuk dalam hal mengurus keuangan para pegawai pemerintahan yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya, itu pun berbasis pada untung dan rugi. Padahal menurut Syarief Hasan wakil ketua MPR fraksi partai demokrat. Pasal 28 D juncto Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tegas-tegas menyatakan bahwa negara wajib memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, imbalan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta pengembangan sistem jaminan sosial sesuai dengan martabat kemanusiaan. Termasuk juga dalam hal pensiunan bagi PNS, bahwa dana pensiun adalah hak yang dijamin dalam UUD. Jadi harusnya pemerintah tidak menggunakan kalkulasi bisnis dalam mengelola keuangan negara.

Lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Islam memandang bahwa kebutuhan pokok dan kesejahteraan masyarakat dijamin oleh Daulah Islam. Sehingga, ada atau tidak ada lagi gaji karena sudah renta, Daulah Islam akan menjamin seluruh kebutuhannya. Maka anggota keluarga atau tanggungan sang pensiunan tidak perlu berkecil hati karena ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh negara. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap jaminan hari tua sang pensiun. Misalnya, jika sang pensiunan memiliki tanggungan maka akan mendapat sokongan negara untuk menunaikan tanggung jawabnya. Dan jika pensiunan meninggal dalam keadaan punya utang dan tidak ada ahli warisnya, maka negara wajib membayarnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa yang mati meninggalkan harta, harta itu untuk ahli warisnya, tetapi barang siapa yang mati meninggalkan utang atau anak isteri yang lemah (miskin), maka datanglah kepadaku, karena aku yang akan mengurusnya”.

Jadi dalam sistem Islam, kehidupan sang pensiun akan benar-benar terjamin. Mereka tidak lagi dibebani tanggungan keluarga dimasa tuanya. Mereka dapat hidup dengan lebih baik lagi, apabila semua benar-benar diatur dengan baik oleh negara. Hukum syariat Islam memang benar-benar menjamin kelayakan hidup masyarakat.

About Post Author