04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Kenaikan BBM ditengah Harga Minyak Dunia Menurun, Ada Apa Ya?

Oleh : Sahna Salfini Husyairoh, S.T
(Aktivis Muslimah)

Ibarat jatuh ketimpa tangga, begitu yang dirasakan rakyat Indonesia saat ini. Padahal baru saja harga komoditas bahan pokok yang terdiri beras, gula pasir, sayuran, buah, daging, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, garam beriodium dan bernatrium terus merangkak naik dalam beberapa waktu belakangan (ekonomi.bisnis.com, 21/06/22).

Sekarang masyarakat dikejutkan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat naik drastis pada Sabtu, 3 September 2022 per pukul 14.30 WIB. Harga BBM jenis pertalite dari Rp. 7.650,00/liter menjadi Rp. 10.000,00/liter. Solar subsidi dari Rp. 5.250,00/ liter menjadi Rp. 6.800,00/liter. Sedangkan pertamax non subsidi dari Rp. 12.000,00 jadi Rp. 14.500,00/ liter (liputan6.com).

Padahal harga minyak dunia anjlok lebih dari 3% perdagangan Kamis, 1 September 2022 (cnnindonesia.com)
Menurut pemerintah yang dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, kenaikan BBM merupakan pilihan terakhir dengan mengalihakan subsidi BBM, sehingga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi mengalami penyesuaian. Namun mayoritas masyarakat menilai ini merupakan bentuk menyalahi janji kepemimpinan periode kali ini, saat kampanye yakni menyejahterahkan rakyat dan menstabilkan harga.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan alasan mencabut BBM Subsidi atau harga BBM dinaikkan negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun. Namun, hal tersebut masih belum tepat sasaran dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.

Pernyataan Sri Mulyani seperti racun kecut lagi pahit yang menambah derita rakyat. Penikmat BBM (konon) adalah orang kaya atau rumah tangga mampu hanyalah alibi untuk dapat mencabut subsidi BBM. Begitu pula sektor usaha yang katanya banyak dimiliki orang kaya. Nyatanya, harga produk yang terdampak kenaikan BBM akan tetap dibebankan pada konsumen.
Bagaimanapun, rasio jumlah penduduk tidak dapat didustakan, penduduk miskin tetap jauh lebih banyak daripada penduduk kaya.

Sedangkan menurut pakar ekonomi Dr. Ari Nasim S.E, M.Si, K.Ak menjelaskan bahwa angka subsidi BBM Rp 502,4 triliun yang disodorkan pemerintah faktanya tidak sebesar itu, angka tersebut bukan hanya subsidi BBM 2022 tetapi juga untuk subsidi energi dan pagu anggaran pada tahun 2021. Padahal ini jauh lebih sedikit dari belanja pemerintah salah satunya membayar bunga utang dengan bunga hutang tahun 2021 mencapai Rp. 343,49 triliun dan tahun 2022 diperkirakan Rp 403,87 triliun. Belum lagi DPR RI menganggarkan Rp 955 Juta dari APBN untuk cetak kalender (kompas.com, 28/7/22).

Rakyat pun sudah waswas dan harap-harap cemas menantikan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dipastikan menimbulkan efek domino di berbagai sektor perekonomian. Kenaikan harga sembako, transportasi dan juga dapat menimbulkan meningkatnya angka pengangguran sehingga angka kemiskinan juga meningkat. Harga BBM belum naik saja, sejumlah sektor ekonomi kelas bawah sudah bersiap menjerit. Contohnya, sekitar 20 ribuan pengusaha warteg yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (HiPWIn) menyatakan menolak rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan solar. Menurut mereka, kenaikan harga BBM akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, di samping risiko daya beli masyarakat yang akan berkurang serta kebutuhan belanja yang akan membengkak.

Pada titik ini, penguasa boleh saja berdalih mencari pembenaran dan berbagai celah untuk menaikkan harga BBM.
Namun, sudahkah penguasa memastikan besaran dana yang masuk dari kantong rakyat hasil pembelian BBM itu aman dari korupsi. Pasalnya, sebagaimana diberitakan Kompas TV (24/08/2022), PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Askim Koalindo Tuhup (anak usaha PT Pertamina (Persero)) diduga melakukan korupsi dalam perjanjian jual beli BBM nontunai yang merugikan negara sebesar Rp 451,6 miliar. Jadi, apakah ini sama saja dengan rakyat yang disuruh beli (BBM bersubsidi, bahkan subsidinya akan dicabut), lantas mereka siap melakukan korupsi?

Meskipun warga miskin mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos), namun tidak menjadi solusi tuntas kemiskinan, karena hanya bersifat sementara tanpa memback up semua kebutuhannya setiap hari.
Sedangkan BBM sebagai sumber daya energi adalah sumber daya milik umum/rakyat yang tidak boleh dibisniskan, apalagi sampai diprivatisasi.

Islam sebagai aturan yang sesuai fitrah telah mengatur hal tersebut secara jelas dan tegas. Mengingat dalam sebuah hadist Rasulullah bahwa “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Beginilah sistem kapitalisme sekuler yang menjadikan semua tolak ukur dengan materi, dan kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal. Hubungan rakyat yang salah dalam sistem kapitalisme yang menganggap rakyat dan kebutuhannya merupakan beban negara.
Maka masihkah kita bertahan dengan sistem kapitalisme yang jelas dan terbukti menyengsarakan rakyat dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat?
Disaat rakyat menuntut kezaliman atas kenaikan BBM malah mereka asyik menyanyikan lagu selamat ulang tahun bagi ketuanya.
Disaat rakyat kelaparan mereka sibuk korupsi.

Padahal seharusnya pemimpin bertugas ri’ayah syu’unil ummah (mengurusi urusan ummat) karena semua tingkah lakunya akan dimintai pertanggungjawaban.
Rasulullah saw. pernah berdoa, “Ya Allah, siapa saja yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia; dan siapa saja yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia.” (HR Muslim dan Ahmad).

Wallahu’alam bi showwab.

About Post Author