30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Menyolusikan Kendala Sejahtera Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Oleh Irma Faryanti
Member Akademi Menulis Kreatif

“RUU sisdiknas akan menjadi bersejarah, karena akan mampu meningkatkan kesejahteraan para guru.” Itulah isi ungkapan optimis dari Menteri Nadiem Makarim terkait RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini tengah disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

RUU ini adalah gabungan dari tiga Undang-undang yaitu: Sisdiknas, Guru dan Dosen, serta Perguruan Tinggi. Di dalamnya akan banyak dimuat perbaikan sistem pendidikan yang dapat menjadi sejarah bagi bangsa ini. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI pada 30 Agustus yang lalu. Ia pun menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan para guru karena dapat memperoleh tunjangan tanpa harus memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). (Medcom.id Selasa 30 Agustus 2022)

Alih-alih disambut baik, RUU Sisdiknas ini malah menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan keberadaannya ditolak untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh sejumlah fraksi di DPR. Ada sejumlah pasal yang memicu kontroversi, salah satunya mengenai tunjangan para guru. Disamping itu sejumlah pasal lainnya dianggap tidak mampu menjawab berbagai permasalahan pendidikan.

Terkait tunjangan guru, pada pasal 105, tidak ada satu pun klausul yang menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Yang ada hanyalah hak penghasilan/pengupahan, jaminan sosial serta penghargaan sesuai prestasi kerja. Menyikapi hilangnya TPG, Satriwan Salim selaku Koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan bahwa ketiadaan pasal itu akan menjadi mimpi buruk bagi para pengajar.

Berlarutnya tunjangan guru tidak bisa dilepaskan dari tata kelola negara serta sistem yang tengah berlaku. Ketidakseriusan penguasa dalam menyelesaikannya membuat masalah tersebut semakin berlarut-larut. Para pengajar menjadi terjebak pada orientasi materi sehingga lupa pada aspek penting lainnya seperti peningkatan kompetensi mengajar, dan yang lainnya.

Tata kelola yang salah dari pihak negara menjadi penyebab minimnya anggaran untuk tunjangan para guru. Birokrasi Kapitalis melalui perundang-undangan yang diberlakukan, kian mempersulit permasalahan. Oleh karenanya, tetap diberlakukannya sistem ini akan menjadikan persoalan semakin buntu tanpa menemukan titik temu. Padahal sejatinya, guru sangat berperan besar dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Orientasi para pengajar, tidak seharusnya hilang hanya karena masalah tunjangan.

Dalam negara penganut kapitalis, hubungan penguasa dengan rakyat hanya sebatas untung rugi. Begitu pula terhadap para pengajar, mereka tak ubahnya seperti buruh yang diupah setelah melaksanakan tugasnya. Sementara negara berkedudukan sebagai pengupah yang sangat berpegang teguh pada profit oriented, yang sebisa mungkin meminimkan pengeluaran (gaji) dan mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan.

Penguasa kapitalis menjadikan kebijakan yang ditetapkannya di bawah kendali korporasi. Tidak heran jika alokasi dana lebih ditujukan untuk kepentingan para pemilik modal. Begitu pula dalam masalah pendidikan, bukan hanya upah guru yang tidak sepadan atau fasilitas sekolah yang tidak sesuai kebutuhan. Kurikulum pun dirancang sesuai kepentingan para korporat. Tidak heran jika dambaan terwujudnya generasi berkualitas bak panggang jauh dari api.

Berbeda dengan tata kelola yang berlandaskan syariat Islam. Guru memiliki peran besar yaitu sebagai pencetak generasi unggul melalui ilmu yang diberikannya. Mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Swt. sebagaimana firmanNya dalam QS al Mujadalah ayat 11 yang artinya:
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Maka negara akan menyelesaikan berbagai kendala yang melanda dunia pendidikan, termasuk masalah upah dan kesejahteraan para pengajar. Gambaran nyata terjaminnya kebutuhan mereka nampak pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khaththab yang memberi upah pada para tenaga didik ini sebesar 15 dinar yang setara dengan 4,25 gram emas.

Selain nominal yang besar, upah para guru juga tidak dibeda-bedakan berdasarkan status, entah dia ASN ataukah bukan, mengabdi di desa atau kota, kedudukannya tetap sama sebagai pendidik generasi. Negara berkewajiban mencukupi kebutuhan mereka, menyediakan segala fasilitas mengajar sesuai keperluannya, tanpa menjadikan minimnya anggaran sebagai kendala.

Demikianlah tata kelola syariat Allah dalam dunia pendidikan. Hanya dalam naungan sistem pemerintahan Islam saja lah kesejahteraan guru dan masyarakat akan terjamin. Penegakannya telah menjadi janji Allah yang akan terwujud atas izinNya.

Wallahu a’lam Bishawwab

About Post Author