29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Data Pribadi Bocor, Kok Bisa? Oleh : Bunda Hanif

Viral data registrasi kartu seluler prabayar bocor dan diperjualbelikan di internet. Akun “Bjorka” di forum breached(dot)to pada 31/08/2022 mengunggah data 1,3 miliar nomor telepon seluler di Indonesia yang setiap datanya disertai identitas penggunanya. (Muslimahnews.com, 8/9/2022)
Kebocoran data di Indonesia bukanlah pertama kali terjadi. Sudah beberapa kali terjadi kebocoran data dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Sebelumnya kebocoran data terjadi di PLN, di mana lebih dari 17 juta data bocor dan dijual ke forum peretas. Begitu pula yang dialami Indihome. Sekitar 26 juta data bocor dari anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk.
Pada 2021, kebocoran data terjadi pada aplikasi untuk pelaju antar provinsi dan antar negara di Electronic Health Alert Card (e-HAC). Data-data yang bocor adalah data KTP dan paspor, serta data hasil tes Covid-19.
Direktur Political and Public Policy Stidies (P3S) Jerry Massie menyatakan hal ini adalah kejahatan dan membuktikan data penduduk Indonesia tidak aman, terlebih lagi si penjual mengunggah narasi dan memakai logo Kementerian Kominfo.
Berdasarkan banyaknya kasus kebocoran data, Pemerintah berencana mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Tetapi apakah langkah tersebut cukup untuk memproteksi data pribadi warga?
Kejadian bocornya data pribadi warga yang berulang kali menunjukkan bahwa negara tidak mampu melindungi privasi warganya. Negara baru membuat aturan di saat timbul masalah, tidak ada upaya antisipasi. Tidak jarang pula, aturan yang dihasilkan justru bertentangan dengan prinsip kebebasan itu sendiri. Pemegang kebijakan akhirnya bingung. Jika dibiarkan, kebablasan; tetapi jika diatur negara, seakan otoriter dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat.
Di dalam kehidupan saat ini dimana sistem kapitalisme diterapkan, materi menjadi standar kebahagiaan. Semua orang bisa dan boleh-boleh saja menghalalkan berbagai cara demi untuk mendapatkan kesenangan. Orang bisa menjual apa saja termasuk data warga yang bisa dipakai untuk banyak hal, tidak peduli hal itu ilegal dan merugikan banyak orang. Inilah bukti gagalnya kapitalisme demokrasi dalam mengatur dan melindungi publik maupun individu.
Di dalam negara Islam, perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya seperti NIK, nama operator seluler, nomor ponsel dan lain-lain merupakan tanggung jawab penuh negara. Pemimpin seharusnya mampu melindungi rakyatnya dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, pemimpin perlu memiliki strategi jitu untuk melindungi rakyatnya, termasuk data seluruh warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim.
Di dalam sistem pemerintahan Islam ada Departemen Keamanan Dalam Negeri yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri bagi negara, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi rakyat. Negara harus memiliki sistem informasi yang canggih untuk menjaga keamanan data elektronik. Menyediakan sumber daya manusia yang cerdas dan membuat sistem perlindungan digital yang kuat.
Membocorkan data pribadi merupakan bentuk pencurian dan termasuk perbuatan melanggar syariat apalagi jika data tersebut disalahgunakan untuk menyerang dan merampas harta milik orang lain, bahkan bisa membahayakan nyawa orang lain. Pelaku yang membocorkan data pribadi akan mendapatkan hukuman dan dalam hal ini, Kadi lah yang memutuskan hukumannya.
Oleh karenanya penting bagi kita menerapkan Islam secara kaffah. Hanya dengan penerapan Islam seluruhnya dapat dikontrol karena memakai standar yang sama, yaitu ideologi Islam. Islam akan mengerahkan segala upaya untuk melindungi rakyatnya. Lalu, masihkah kita ragu dengan penerapan hukum Islam?
Wallahu ‘alam bisshowab

About Post Author