29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Data Digital Bocor, Bukti Pertahanan Negara Kendor


Oleh Ummu Abror
Pengajar


Baru-baru ini publik dikejutkan dengan adanya berita kebocoran data registrasi kartu seluler prabayar. Data ini disebut-sebut telah diperjual belikan di internet oleh Bjorka sang hacker pembobol yang diketahui berhasil menjebol 1,3 miliar data registrasi SIM Card.
Dilansir dari Detik.com pada Jumat (02/9/2022) Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kominfo perlu menjelaskan adanya indikasi kebocoran data yang dilakukan Bjorka, karena program registrasi kartu SIM prabayar adalah bagian dari Kominfo.
Sementara itu, Johnny G. Plate membantah tuduhan adanya dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar yang bersumber dari Kominfo. Hal itu disampaikan saat menghadiri Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) G20 di Nusa Dua Bali. (2/9/2022) Detik.com.
Kasus kebocoran data pribadi ini merupakan bahaya yang terus saja berulang. Di antaranya kebocoran pelanggan indihome, data PLN, KPU yang isinya mencakup nama lengkap, email, gender, Nomor Induk Kependudukan (NIK), IP Address, hingga situs apa saja yang dikunjungi. Dan yang paling mengemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021, di antaranya adalah amplop tertutup dari Badan Intelejen Negara (BIN).
Kegiatan meretas data merupakan tindakan pelanggaran hukum. Negara wajib untuk melindungi data masyarakat dengan mengunakan sarana hukum yang telah tertuang di Undang-undang ITE pasal 28 G ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, termasuk di dalamnya data pribadi, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang merupakan hak asasi.
Peristiwa kebocoran database masuarakat harusnya tidak terjadi jika negara berfungsi sebagai pelindung, dimana peran ini sudah lama sekali tidak dirasakan oleh publik. Kondisi ini adalah buah diterapkannya sistem kufur kapitalisme sekuler yang membuat negara berikut aturannya pun berbasis kapitalis sekuler. Negara hanya berupaya meraup untung makdimal tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara minimal. Maka sistem ini pula yang akhirnya benar-benar menampakkan kegagalannya dalam menjamin rasa aman bagi masyarakatnya.
Hal ini tentunya akan mengakibatkan dampak-dampak buruk bagi masyarakat dan kedaulatan negara di antaranya, pencurian data bisa disalah gunahan oleh hacker untuk meraih keuntungan pribadi maupun organisasi, perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu bahkan terjadinya tindak kejahatan lain seperti, penipuan, ancaman, pemerasan dan lainnya.
Peristiwa ini seharusnya menjadikan masyarakat sadar bahwa kepemimpinan dalam sistem kapitalis sekuler, benar-benar tidak hadir untuk memberi rasa aman bagi rakyatnya, hal ini semakin ditegaskan dari sikap para pemangku kebijakan yang seolah-olah tidak mau di jadikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, bahkan saling melempar tanggung jawab ini kepada pihak lain.
Sekularisme yang dijadikan sebagai akidah dalam mengatur negara dan bangsa memunculkan kesenjangan dari segala lini kehidupan, baik sosial, ekonomi dan politik. Hubungan maasyrakat yang diciptakan oleh sistem ini sarat akan konflik kepentingan, persaingan yang tidak sehat dan saling menjatuhkan sehingga hilang kepercayaan rakyat terhadap penguasanya menyebabkan kedaulatan dan kewibawaan negara tergeser.
Hal ini sangat bertentangan dengan sistem Islam, dimana negara benar-benar hadir untuk melayani rakyatnya, sebagai pelindung dan pengurus dalam segala aspek kehidupan. Termasuk dalam menjamain keamanan data digital, negara akan memastikan fungsi kepemimpinan berjalan dengan optimal.
Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.
“Al Imam (pemimpin) itu adalah pengurus/pengembala. Dan ia akan dimintai pertanggungjawabnnya atas apa yang diurusnya (rakyat)”. (HR. Al Bukhari)
Seorang pemimpin dipilih berdasarkan standar tertentu di antaranya, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam. Keimanan dan ketakwaan menjadi kontrol utama bagi para pemimpin, kesadaran bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat mendorong mereka agar berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum syara.
Dalam politik Islam, keamanan adalah tanggung jawab besar pemimpin. Hal-hal yang bisa menjadi ancaman terhadap keamanan dalam negeri ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan dalam Negeri termasuk hacker adalah orang yang menjadi mata-mata negara atau tajasus akan ditindak tegas. Sebagaimana firman Allah Swt.
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain”. (QS. Al-Hujurat: 12)
Penerapan seluruh aturan Islam secara kaffah akan mencegah siapa pun melakukan hal yang merugikan hak rakyat dan negara, dalam hal pencurian data digital maka negara akan menyiapkan SDM dan kecangihan teknologi yang memadai dan di dukung oleh penerapan sistem Islam dalam bidang politik, sosial, pendidikan,keamanan yang saling menopang antara satu dan lainnya, sehingga kehidupan rakyat dan penguasa adalah hubungan yang harmonis dalam bingkai ketaatan.
Wallahu a’lam bi ashawwab.

About Post Author