30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Korupsi Menjangkiti Negeri, Islam Solusi Hakiki


Oleh Ummu Abror
Pengajar


Lagi dan lagi, dunia pendidikan tercoreng oleh ulah oknum yang seharusnya menjadi panutan umat. Adanya penangkapan ketua Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa Profesor Karomani dan enam tersangka lainnya yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi, menjadi indikasi jika gelar pendidikan tidak berpengaruh terhadap suksesnya moral. Tersangka tertangkap tangan KPK di dua lokasi yang berbeda yaitu di Bandung dan Lampung.
Dilansir dari kompas.com pada Minggu (21/8/2022) Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa adanya rektor yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pelajaran untuk perbaikan dalam tata kelola dan peningkatan pengawasan dengan tetap mendorong otonomi perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel.
Korupsi seolah sudah menjadi aliran darah yang terus mengalir dalam tubuh negeri ini. Tak hanya di sektor pendidikan bahkan terus mengalir keseluruh sektor yang mengurusi pelayanan masyarakat. Lantas bisakah aliran korupsi ini dihentikan?
Sebelum menjadi OTT KPK, pada Maret 2022 lalu Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) telah mendandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama ketua (KPK) RI Firli Bahuri, dalam rangka membangun sinergis sosial publik yang intensif terkait pencegahan korupsi dan karakter generasi bangsa yang anti korupsi. Hanya Berselang 5 bulan, kesepakatan di antara keduanya berakhir dengan OTT, justru Ketua FRPKB sendiri yang menyalahi MoU tersebut.
Menyikapi fakta di atas, sejatinya akar permasalahan korupsi ini adalah penerapan aturan kapitalistik yang diemban negara dan masyarakat intelektual kapitalis. Jargon tak korupsi tak asyik sepertinya semakin menjangkiti pemerintah dan institusi pendidikan. Karena sistem kapitalis mempunyai konsep yang berdasarkan paham demokrasi yang tegak atas empat pilar, salah satu di antaranya yaitu kebebasan kepemilikan.
Dalam sistem kapitalis yang juga menganut liberalisme melahirkan para intelektual dan penguasa yang serakah, bertingkah laku bebas, lebih memprioritaskan materi dan kebebasan dalam memperoleh harta. Negara yang seharusnya hadir untuk menyelesaikan permasalahan korupsi dengan menetapkan hukuman yang bisa memberi efek jera seolah tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Seseorang diberi kebebasan untuk memiliki kekayaan yang tidak diatur dalam agama, meskipun dengan cara yang merugikan rakyat dan mendapat murka dari Allah Swt. Sehingga tidak aneh jika ada pejabat yang berpendapat bahwa korupsi sebenarnya adalah cara lain untuk mencari rizki. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemikiran sekuler telah membuat arah pandang terhadap keburukan berubah menjadi narasi positif.
Selama sistem yang menjadi pijakan untuk mengatur kepentingan umat menggunakan sistem kapitalis sekuler maka bisa dipastikan budaya korup akan terus tumbuh subur. Inilah yang mengharuskan individu masyarakat untuk segera mengganti sistem yang terbukti buruk ini kepada sistem Islam yang telah terbukti membawa kesejahteraan bagi umat.
Islam sebagai ideologi yang datang dari yang Maha Sempurna yaitu Allah Swt. telah memberi seperangkat aturan yang menyeluruh untuk mengatur semua aspek kehidupan, termasuk salah satunya membentuk individu muslim agar berkepribadian Islam dengan pola pikir dan pola sikap yang juga Islami, baik dalam ranah sosial maupun pemerintahan/jabatan kenegaraan. Pemimpin dalam sistem Islam akan melakukan upaya agar ketakwaan individu tetap terjaga di antaranya, yaitu:
Pertama, menegaskan tentang pentingnya kekuatan akidah dan ketakwaan dalam aktivitas apapun karena ketakwaan inilah yang menjadi kontrol awal terhindarnya pelanggaran syariat.
Kedua, membangun paradigma yang sahih dalam memandang amanah dan kepemimpinan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:
“Ingatlah, masing-masing dari kalian adalah raa’in (pengembala/pengurus), dan masing-masing kalian adalah orang yang akan dimintai pertangungjawaban atas urusannya”. (Bukhari-Muslim)
Ketiga, penerapan sanksi yang tegas dan memiliki efek jera sehingga mencegah hal serupa terulang kembali. Keempat, membentuk badan pemeriksa keuangan. Siapa saja yang terbukti melakukan kecurangan maka akan segera ditangani tanpa pandang bulu.
Dalam sistem Islam koruptor akan diberlakukan sanksi ta’zir berupa tasyhir yaitu diumumkan tindak kejahatannya di halayak ramai, penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258M), Jafar al-Mansur mendirikan Diwan al-Musadirin yang bertugas menangani persoalan korupsi dan suap yang melibatkan pejabat pemerintah, pengusaha, kontraktor, dan semua yang memiliki hubungan usaha dengan pemerintah.
Inilah sistem yang hakiki sebagai pengganti dari sistem kufur kapitalisme. Sudah seharusnya sistem ini dijadikan rujukan dan diperjuangkan oleh seluruh kaum muslim agar mereka kembali kepada ajaran dan aturan dari Rabbnya sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai implementasi dari keimanannya.
Wallahu a’lam bi as-shawwab.

About Post Author